Vaksin Nusantara Penuh Drama, Vaksin Merah Putih Apa Kabar?
Kementerian Riset dan Teknologi yang menaungi konsorsium vaksin merah putih dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelanjutan sejumlah riset vaksin COVID-19 jadi pertanyaan banyak orang.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa segala keputusan yang diambil oleh pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, termasuk soal vaksin merah putih.
"Pastinya keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang memiliki kerugian seminim-minimnya dan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya," ucap Wiku dalam konferensi pers BNPB, Kamis (15/4/2021).
Wiku pun berharap masyarakat dapat mendukung peleburan tersebut. Menurutnya, keputusan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
"Pemerintah berkomitmen untuk tetap meneruskan proses pengembangan vaksin merah putih, karena vaksin ini tidak hanya menyelesaikan kapasitas vaksin di tingkat nasional, tetapi juga global." jelas Wiku,
"Mengingat masih ada kurang lebih 130 negara yang belum terakses vaksin COVID-19 sama sekali," lanjutnya.
Terlebih, kata Wiku, vaksin merah putih merupakan hasil inovasi anak bangsa dan merupakan aset intelektual negara untuk investasi jangka panjang bagi Indonesia. "Pengembangan vaksin ini pasti akan sepenuhnya didukung oleh pemerintah," tuturnya.
https://cinemamovie28.com/movies/search-out/
Viral Klaim Sulit Ereksi karena Vaksin Sinovac, Komnas KIPI: Lapor Petugas
Di media sosial viral tangkapan layar komentar dari para netizen yang mengeluh hadapi masalah ereksi karena efek samping vaksin Sinovac. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Profesor Dr dr Hingky Hindra Irawan Satari menegaskan hingga hari ini belum ditemukan laporan efek samping tersebut.
Menurut Prof Hingky, masalah ereksi atau disfungsi erekti juga sama sekali tidak pernah dilaporkan sebagai efek samping vaksin Sinovac dalan berbagai jurnal penelitian.
"Tidak ada laporan gangguan ereksi yang masuk ke komnas KIPI sampai dengan hari ini. Kayanya belum ada juga publikasi di jurnal ilmiah terpandang sampai hari ini," kata Prof Hingky pada detikcom, Kamis (15/4/2021).
Warga diimbau agar sebaiknya langsung melapor ke petugas atau menghubungi nomor kontak yang diberikan pada kartu vaksinasi bila memang merasa mengalami efek samping. Tujuannya agar bisa segera dilakukan investigasi dan individu terkait bisa mendapat perawatan yang dibutuhkan.
"Kalau laporan melalui sosial media, tidak akan ada tindak lanjut. Malahan meresahkan masyarakat, karena ditanggapi oleh orang yang tidak kompeten juga," ujar Prof Hingky.
"Apabila lapor melalui jalur yang telah disiapkan, maka akan diinvestigasi dan dianalisis oleh yang kompeten. Sehingga bila ada yang membahayakan masyarakat akan disampaikan tentunya secara resmi," pungkasnya.
Diklaim Independen, Ini 'Pihak Ketiga' yang Awasi Riset Vaksin Nusantara
Penelitian vaskin Nusantara disebut-sebut tak memenuhi kaidah ilmiah. Walhasil, vaksin Nusantara tak kunjung mengantongi rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilanjutkan risetnya.
Jonny, peneliti utama vaksin Nusantara membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tahap-tahap penelitian sudah berjalan sesuai kaidah penelitian. Bahkan, uji klinik yang dilakukan juga diawasi pihak independen.
"Kita akan tetap melakukan penelitian ini dengan standar-standar bagaimana layaknya kaidah etik dan penelitian dilakukan standarnya internasional," ujar Jonny saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito meluruskan, pihaknya memang belum memberikan rekomendasi pada pihak vaksin Nusantara untuk lanjut ke uji klinik Fase 2. Pasalnya, berdasarkan hasil Fase 1, vaksin Nusantara belum memenuhi standar prosedur yang diperlukan.
Agar riset vaksin nusantara bisa lanjut, BPOM meminta para peneliti untuk memperbaiki prosedur risetnya lebih dulu.
"Jika ada pelaksanaan uji klinik yang tidak memenuhi standar tahapan preklinik, uji klinik, harus memenuhi poin-poin dalam protokol tapi tidak dilakukan, tentunya akan mengalami masalah sendiri. Tahapan-tahapan tersebut tidak bisa diabaikan," terang Penny saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Menanggapi itu, Jonny menegaskan, tahap-tahap penelitian yang kini dijalankannya bukan asal-asalan. Bahkan, uji klinik Fase 2 yang kini tengah dilanjutkan adalah sepengetahuan BPOM dan telah menyesuaikan perbaikan yang dianjurkan.
"Kita perbaiki apa yang sudah dilakukan pada waktu dengar pendapat dengan Komisi IX. Pada dasarnya, kan secara ini mereka tidak keberatan," beber Jonny.
Komentar
Posting Komentar