Siapa Menteri M yang Bakal Direshuffle?
Kisi-kisi soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju mulai bocor. Kini, anggota kabinet berinisial M dikabarkan bakal kehilangan posisi.
Bocoran itu datang dari salah satu anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu PKB. Elite PKB, Luqman Hakim, menyebut memberikan informasi inisial anggota kabinet yang akan di-reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Presiden Jokowi akan me-reshuffle anggota kabinet yang dengan inisial huruf M," kata Lukman kepada detikcom, Kamis (15/4/2021).
Siapa anggota kabinet berinisial M yang dimaksudnya?
Seperti diketahui, ada beberapa anggota Kabinet Indonesia Maju yang namanya berinisial M. Mereka yaitu Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, hingga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Dari empat nama tersebut, nama Moeldoko menjadi yang paling banyak dibicarakan di tengah isu reshuffle kabinet. Itu tak lain karena manuver Moeldoko terkait Partai Demokrat.
Doktor politik lulusan University of Queensland, Australia, Ahmad Khoirul Umam, mendorong Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di-reshuffle. Umam tak setuju dengan langkah Moeldoko dalam konflik Partai Demokrat.
"Manuver politik Moeldoko terkait pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang menabrak etika dan logika berdemokrasi itu terbukti telah menyeret nama baik Istana Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara," kata Umam dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).
Nama lainnya adalah Muhadjir Effendi. Muhadjir diisukan bakal di-reshuffle setelah berembus kabar masuknya PAN ke koalisi Jokowi.
"Di luar itu, jika pun ada isu reshuffle sangat terkait dengan santernya PAN yang bakal bergabung dengan koalisi Jokowi. Nama Kementerian PMK dan Kementerian Perhubungan kerap dikaitkan jika PAN jadi bergabung," sebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kepada wartawan, Kamis (15/4).
Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut sudah dikaji lama untuk di-reshuffle. Kabar dua menteri yang sudah lama dikaji untuk reshuffle itu disampaikan Ketua DPP PKB Faisol Riza. Faisol menyebut bakal ada dua lagi pos kementerian yang terkena reshuffle.
"Masih ada dua pos, masih dalam kajian," kata Faisol Riza kepada detikcom, Rabu (14/4/2021).
Dua kementerian yang sedang dikaji untuk di-reshuffle itu di luar Kemendikbud dan Kementerian Investasi. Dua kementerian ini belakangan memang kencang dibicarakan bakal masuk rencana reshuffle.
"Di luar Investasi dan Kemendikbudristek," ujar Faisol Riza.
Ketua Komisi VI DPR RI ini tak menyebut dua kementerian di luar Kemendikbud dan Kementerian Investasi. Namun, dia menyebut dua kementerian ini sebelumnya juga pernah dikaji untuk di-reshuffle.
"Pos yang sempat juga dikaji pada reshuffle sebelumnya," imbuhnya.
https://cinemamovie28.com/movies/horrible-mansion-in-wild-village/
Uji Vaksin Nusantara dr Terawan Pindah RSPAD, RS dr Kariadi Tak Dipamiti?
Penelitian vaksin Nusantara disebut tetap lanjut mesti belum mendapat restu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak RSUP dr Kariadi Semarang menegaskan sudah tidak terlibat lagi sebagai site research vaksin nusantara.
Sebelumnya, RS dr Kariadi Semarang memang menjadi tempat uji klinis fase I vaksin Corona berbasis sel dendritik besutan Terawan Agus Putranto tersebut. Namun karena BPOM tak kunjung mengeluarkan izin untuk melanjutkan ke fase II, RS dr Kariadi mengajukan setop.
"Memang sudah tidak ada lagi di Kariadi. Iya, disetop," kata Parna, Humas RS dr Kariadi, saat dihubungi wartawan, Kamis (15/4/2021).
Belakangan, beredar kabar uji klinis fase II vaksin nusantara dilanjutkan di RSPAD Gatot Soebroto. Pengambilan darah dari sejumlah relawan uji klinis telah dilakukan.
Ia menjelaskan memang tidak ada arahan untuk memberikan keterangan pers soal tanggapan RSUP dr Kariadi terkait geger Vaksin Nusantara. Namun kenyataannya, di sana memang sudah tidak ada praktik apapun terkait vaksin dengan metode sel dendritik itu.
"Kariadi tidak dipamiti. Tidak ketempatan lagi untuk penelitian," ujarnya.
Sebelumnya, juru bicara vaksinasi COVID-19 BPOM Lucia Rizka Andalusia menegaskan penelitian vaksin Nusantara besutan eks Menkes Terawan Agus Putranto bisa saja lanjut meski tak mendapat izin BPOM. Namun, konsekuensinya tak bisa mendapat izin edar.
BPOM hingga kini tak memberikan izin kelanjutan uji vaksin Nusantara karena ada beberapa catatan. Salah satunya, dalam uji vaksin Fase I didapati 71,4 persen dari atau 20 dari 28 relawan mengalami kejadian tidak diinginkan.
Hari Rabu kemarin Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengikuti pengambilan sampel darah untuk uji vaksin Nusantara. Dia merasa bangga menjadi bagian dari proses uji klinis karya anak bangsa tersebut.
Komentar
Posting Komentar