Soal Sekolah Tatap Muka, Jokowi: COVID-19 Naik, Setop!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah yang ingin membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka dan berbagai sektor lainnya untuk tetap memperhatikan kondisi COVID-19 di daerahnya.
Menurut Jokowi, mengurus persoalan COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Apabila angka penularannya naik, maka sektor pendidikan dan ekonomi juga bisa terganggu.
"Begitu dilonggarkan di satu sektor, kita intip (kasus) COVID-nya naik tidak? Begitu naik, setop," kata Jokowi dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V, APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
"Para bupati juga harus seperti itu. Sekolah dibuka, tatap muka terbatas, tapi dicek betul ada kasus harian naik apa enggak? Begitu naik, hati-hati harus ada policy, ada kebijakan yang tepat," lanjutnya.
Oleh karena itu, Jokowi mewanti-wanti kepada para kepala daerah untuk tetap waspada dengan lonjakan kasus COVID-19, yang bisa terjadi kapan saja. Terutama pada daerah yang masih masuk ke dalam zona merah dan oranye.
"Jangan lengah, lakukan testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi dirawat jangan lepas dari ini. Terutama yang masih zona merah, oranye, harus didorong tekan terus agar masuk ke zona hijau," tegasnya.
Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa ada 14 provinsi yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka.
"Awal Januari lalu Kemendikbud menyatakan 14 provinsi siap melaksanakan kegiatan tatap muka," kata Wiku dalam konferensi pers BNPB, Kamis (25/3/2021).
Berikut daftar 14 provinsi tersebut.
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Riau
Sumatera Selatan
Lampung
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Sulawesi Barat.
https://tendabiru21.net/movies/freeze-frame-2/
Pendamping Lansia Ingin Vaksin Duluan? Syarat: Bawa 'Downline'
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan segera mengeluarkan kebijakan agar pendamping lansia bisa mendapat vaksinasi lebih awal. Salah satu syaratnya adalah harus ada dua orang tua atau lansia yang dibawa saat menerima vaksin Corona.
Racana ini disampaikan juga oleh Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dr Reisa Broto Asmoro. Menurut dr Reisa, kelompok usia lebih muda yang menjadi pendamping lansia bakal bisa mendapat vaksinasi lebih dulu.
"Dengan syarat wajib membawa beberapa warga lanjut usia atau lansia untuk ikut divaksin," jelasnya dalam live Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).
"Peraturan pendukung akan sedang dirumuskan oleh Menkes dan petunjuk teknisnya akan segera diumumkan," lanjutnya.
dr Reisa juga mengingatkan untuk semua kepala daerah memprioritaskan vaksinasi Corona pada lansia dan mengerahkan semua SDM yang ada.
Jika dilihat dari data saat ini, cakupan vaksinasi lansia masih tertinggal jauh dengan pelayanan publik. Menkes Budi sebelumnya menyebut, sangat menyayangkan banyak lansia yang masih sulit mendaftarkan diri untuk divaksin Corona.
Tak sedikit pula dari mereka yang saat diajak, enggan untuk vaksinasi Corona. Padahal, angka kematian COVID-19 terbanyak dilaporkan dari kalangan lansia sehingga mereka perlu diprioritaskan.
"Saya nanti akan segera keluarkan kebijakan satu orang muda relawan boleh disuntik asal bawa dua orang tua. Karena orang tua juga susah diajaknya, itu pesannya," jelas Budi, dikutip dari unggahan video Instagram Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI).
Komentar
Posting Komentar