IDI Sebut 3 Syarat Bila Otoritas Ingin Mulai Longgarkan PPKM

 Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah mulai melonggar. Sebagai contoh di DKI Jakarta tempat rekreasi mulai dibuka, sementara di Bali jam operasional pelaku usaha restoran, warung, mal, dan sejenisnya kini bisa sampai jam 10 malam.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr Daeng M Faqih, menjelaskan bahwa saat ini COVID-19 sudah menyebar luas di hampir seluruh daerah Indonesia. Apa yang kini bisa dilakukan adalah menekan angka kematian dengan menargetkan kelompok berisiko.

"Harus ada strategi menjaga kesehatan sebaik mungkin pada penyandang komorbid. Karena berisiko komorbid ini kalau tidak kontrol, daya tahan tubuh tidak bagus, kalau dia sakit akan gampang perburukan," kata dr Daeng dalam konferensi pers refleksi satu tahun pandemi COVID-19 PB IDI, Rabu (10/3/2021).

dr Daeng juga menyebut pemerintah atau instansi terkait harus memastikan juga sudah siap dengan langkah protokol kesehatan ekstra sebelum dilakukan pelonggaran. Protokol yang dimaksud adalah memastikan bahwa warga benar-benar memakai masker dengan baik dan udara di dalam ruangan dibersihkan secara rutin.

Upaya memastikan kebersihan udara ini penting dilakukan sebelum membuka kembali sekolah, mal, kantor, atau tempat-tempat lain yang banyak orang beraktivitas di ruangan tertutup.

"Harus punya komitmen itu. Menyediakan pembersih udara di tempat itu karena kalau tidak selamanya kita berisiko menghirup aerosol yang mengandung virus," kata dr Daeng.

"Kalau mau mendorong menyeimbangkan dengan perekonomian yang baik, tetap beraktivitas adaptasi kebiasaan yang baru, Tiga ini harus dipastikan jalan dulu," pungkasnya.

https://nonton08.com/movies/madame-aema-2016/

Soal Uji Klinis Vaksin Nusantara, BPOM Soroti Komite Etik

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap beberapa catatan terkait vaksin Nusantara. Berdasarkan data yang diterima, Kepala BPOM Penny K Lukito menyoroti persoalan komite etik dalam uji klinis tahap pertama vaksin sel dendritik.

"Ada hal yang mungkin menjadi catatan dikaitkan dengan komite etik, meskipun persetujuan lolos uji etik bersifat universal, berlaku untuk digunakan di mana saja berdasarkan penelitian," kata Penny dalam raker DPR Komisi IX Rabu (10/3/2021).

"Tetapi komite etik di tempat penelitian dilaksanakan haruslah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinik terutama keselamatan subjek penelitian. Komite etik dari RSPAD tapi pelaksanaan ada di RS Kariadi," lanjutnya.

Hal ini, menurut Penny, menjadi tanggung jawab para peneliti vaksin Nusantara untuk memastikan keamanan hingga keselamatan subjek penelitian. BPOM mengaku sudah memberikan hasil kajian dari penelitian vaksin Nusantara tahap pertama dan akan dilakukan diskusi 16 Maret mendatang.

Penny kembali mengingatkan, keselamatan subjek penelitian menjadi tanggung jawab komite etik, dalam hal ini RS Kariadi Semarang sebagai tempat penelitian.

"Penelitian ini dilakukan di RS Kariadi Semarang, bekerja sama dengan Diponegoro sebagai RS penelitian besar, dalam hal ini saya kira pada tempatnya RS Kariadi Semarang memiliki komite etik yang mengawasi pelaksanaan uji klinik di RS-nya," sebut Penny.

"Dan saya kira di awal itu tidak ada pembuktian terhadap keselamatan subjek penelitian, itu menjadi tanggung jawab komite etik di RS Kariadi," pungkasnya.

https://nonton08.com/movies/my-love-my-bride-2/