Kementan: Ketersediaan Pangan Cukup Sampai Akhir Tahun
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi memastikan ketersediaan dan pasokan pangan aman dan terkendali jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Kebutuhan pangan disebut tersedia di seluruh Indonesia dalam jumlah yang cukup serta dapat diakses oleh masyarakat.
"Ketersediaan pangan kita itu cukup sampai dengan akhir tahun 2020," jelas Agung usai menghadiri acara 'Launching Bazaar Online Pasar Mitra Tani dan Marketplace' yang diselenggarakan di Pasar Mitra Tani Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Bahkan, diakuinya beberapa komoditas pangan mengalami surplus. Di antaranya beras surplus 6,6 juta ton, jagung surplus 1,5 juta ton, daging sapi surplus 32 ribu ton, daging ayam surplus 276 ribu ton, serta bawang merah dan bawang putih yang masing-masing 82 juta ton dan 180 ribu ton.
"Beras sampai akhir tahun 6,6 juta ton, kemudian cabai juga surplus (kelebihan), Insyaallah semua pangan tidak ada masalah," imbuhnya.
Meski ditemukan kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti telur, menurut Agung hal tersebut bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Ia mengatakan kenaikan harga masih terkendali dan dalam batas normal.
"Ya nggak apa-apa naik sedikit. Kalkun saja di akhir tahun di Amerika itu naik. Naik sedikit nggak apa-apa yang penting masih bisa terkendali," terang Agung.
Agung menambahkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Salah satunya dengan menggelar bazaar online yang bersamaan dengan peluncuran marketplace Pasar Mitra Tani. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melakukan monitoring harga dan pasokan komoditas.
"Di mana yang kurang. Misalnya Maluku Utara hari ini kekurangan cabai, kita kirim dari sentra cabai ke sana. Itu merupakan bentuk intervensi pemerintah, Kementerian Pertanian," katanya.
Agung menilai pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak terhadap kenaikan harga komoditas pangan, melainkan lebih terhadap distribusi dari komoditas tersebut.
"Ya suka tidak suka pasti PSBB menghambat distribusi pangan apalagi kita ini 17 ribu pulau. Mengantarkan ke 17 ribu pulau itu kan tidak mudah. Artinya harus ada peran dari pemerintah. Alhamdulillah intervensi pertanian atas saran Pak Menteri dan itu sudah kita lakukan itu juga bisa mengendalikan harga signifikan," pungkasnya.
https://cinemamovie28.com/movies/rasuk-2/
Peserta BPJS Kesehatan Tunggak Iuran, Vaksin Tetap Gratis?
Proses resgistrasi pemberian vaksinasi COVID-19 bakal dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan telah menyediakan aplikasi khusus untuk pelayanan vaksinasi tersebut. Nama aplikasinya adalah Primary Care (P-Care).
Lalu, siapa saja sih masyarakat yang bisa menerima vaksin gratis COVID-19 tersebut?
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf penerima vaksin gratis COVID-19 tidak terbatas pada para peserta BPJS Kesehatan saja. Masyarakat umum yang tidak memiliki kepesertaan pun tetap bisa menerima vaksin itu asal masuk dalam data sasaran penerima vaksin yang ditetapkan pemerintah.
"Ini kan untuk semua masyarakat. Jadi tidak dilihat apakah pegang kartu BPJS atau tidak," ujar Iqbal kepada detikcom, Rabu (17/12/2020).
Soal apa saja syaratnya agar bisa masuk dalam data sasaran penerima vaksin gratis tersebut, sambung Iqbal bukan lah kewenangan BPJS Kesehatan. Melainkan ada di Komite Penanganan COVID-19 (KPC) PEN.
"Kalau vaksin ini kan ada data sasaran penerima COVID-19 oleh KPCPEN. Jadi itu kewenangan KPCPEN untuk menjawab," sambungnya.
Demikian pula, bila ada masyarakat yang menunggak iuran BPJS Kesehatan kemungkinan tetap bisa menerima vaksin gratis tersebut. Sebab, kata Iqbal sejauh ini tak ada pemberitahuan bahwa lancar tidaknya iuran peserta BPJS jadi patokan penerima vaksin atau tidak.
"(Soal penunggak iuran BPJS) Tak ada kaitannya, vaksin itu harus dilakukan," tegasnya.
Komentar
Posting Komentar