Satgas COVID-19: Ada Pilkada atau Tidak, Asal Disiplin COVID-19 Bisa Dicegah
Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan serentak di beberapa provinsi di Indonesia dianggap sangat berisiko. Hal ini karena diadakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan peningkatan kasus akibat infeksi virus Corona.
Namun, Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengklaim ada fenomena 'unik' dalam dua minggu terakhir terkait perkembangan kasus zonasi. Doni menjelaskan bahwa daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 justru mengalami penurunan zonasi, bahkan keluar dari zona berisiko tinggi atau merah.
"Daerah yang ada Pilkada itu mengalami penurunan kasus zona merah, sedangkan daerah yang tidak ada Pilkadanya justru meningkat. Meski bukan suatu kesimpulan, tetapi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor disiplin," jelas Doni dalam tanya-jawab yang disiarkan di Youtube BNPB, Jumat (9/10/2020).
"Ada atau tidak ada pilkada asalkan disiplin, maka kasus COVID-19 pasti bisa dicegah atau dikurangi," lanjutnya.
Doni juga menyebutkan beberapa wilayah yang menyelenggarakan Pilkada, tetapi sudah keluar dari zona risiko tinggi atau zona merah, yaitu:
Jawa Timur: 19 dari 38 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada bupati dan walikota.
Sulawesi Selatan: 12 dari 24 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada bupati dan walikota.
Sulawesi Utara: 7-8 dari 15 kabupaten/kota melaksanakan Pilkada bupati, walikota, dan gubernur.
Di Sulawesi Utara juga menyelenggarakan Pilkada gubernur yang otomatis seluruh masyarakat di kabupaten dan kota ikut terlibat. Tetapi, posisinya yang sebelumnya berada di zona merah menjadi turun ke zona oranye.
"Sekarang zona oranyenya dari 12 turun menjadi 8 kab/kota. Kemudian zona kuning atau rendah yang semula ada 3 menjadi 7 kab/kota. Ini adalah fenomena yang menari, ada daerah yang pilkada tetapi mampu mengendalikan kasus," kata Doni.
Selain itu, Doni juga mengatakan bahwa daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020 justru jumlah kasusnya mengalami peningkatan. Salah satu provinsi yang disebutkan adalah Aceh.
Melihat fenomena ini, Doni mengatakan jika ada kesungguhan dari seluruh komponen untuk mematuhi protokol kesehatan, ia yakin kasus COVID-19 yang ada bisa dikendalikan. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen, terutama masyarakat.
https://indomovie28.net/once-upon-a-time-in-china/
FKUI Rekomendasikan Pilkada 2020 Ditunda, Ini Alasannya
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) angkat bicara soal Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Gelaran Pilkada 2020 ini dinilai meningkatkan risiko penularan COVID-19.
"Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi ulang secara menyeluruh tentang pelaksanaan Pilkada 2020 demi mencegah terjadinya lonjakan masif kasus COVID-19 setelah Pilkada 2020," tulis FKUI dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (9/10/2020).
FKUI pun menyarankan, Pilkada 2020 sebaiknya ditunda atau dilakukan dengan cara lain seperti pemilihan secara daring.
Selain itu, FKUI juga menegaskan bahwa jika tetap memaksa untuk melaksanakan Pilkada 2020 secara langsung, sebaiknya skrining kesehatan dilakukan dengan ketat terlebih pada mereka yang berisiko kontak langsung dengan masyarakat.
"Skrining kesehatan yang ketat termasuk mencari faktor risiko harus dilakukan pada petugas pelaksana pemilu," saran FKUI.
"Karena mereka yang akan kontak langsung dengan masyarakat dan diharapkan tidak akan menjadi korban," tambahnya.
Telaah dan rekomendasi dari FKUI ini muncul setelah banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama masa pendaftaran Pilkada 2020.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah mencatat sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan yang diduga terjadi selama pendaftaran Pilkada 2020 pada 4-6 September lalu.
Terlebih saat ini kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada hari ini saja, Jumat (9/10/2020), Indonesia kembali melaporkan kasus COVID-19 sebanyak 4.094 kasus, sehingga totalnya menjadi 324.658 kasus.
Komentar
Posting Komentar