Sengkarut Insentif Nakes yang Bikin Kesal Jokowi karena Tak Kunjung Cair
Pemerintah menjanjikan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan pasien Corona. Besarannya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.
Rencananya, insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan bisa diperpanjang sesuai ketentuan. Namun hingga kini disebut dana bagi tenaga kesehatan tak kunjung cair.
Pemerintah telah mengalokasikan dana triliunan rupiah bagi insentif nakes. Namun sampai saat ini sebagian besar dana tersebut belum tersalurkan. Apa alasannya?
Verifikasi data yang lama
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat mengatakan pencairan dana insentif nakes masih menunggu data yang diajukan oleh pemerintah daerah.
"Kami masih menunggu rincian berapa masing-masing darah tenaga kerjanya berapa, kesehatan dan alokasinya berapa. Jadi kita sudah berikan gelondongan untuk yang daerah," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/6/2020).
Identifikasi nakes yang melakukan penanganan COVID-19 di daerah bisa sangat sulit belum lagi data yang diajukan Pemda masing-masing daerah harus diverifikasi lagi oleg Kementerian Kesehatan dan memakan waktu cukup lama.
"Kami akan terus mendorong dan mendukung agar bisa dipercepat dan untuk bisa diselesaikan pembayarannya. Tentu dalam hal ini karena nanti yang bertanggung jawab kas keluarnya adalah Kemenkes, memang Kemenkes akan melakukan proses-proses tersebut," ungkap Sri Mulyani.
Menkes janji percepat alur verifikasi
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto beberapa waktu lalu mengatakan akan mempercepat pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Salah satu upayanya adalah memperisngkat alur verifikasi nakes di masing-masing daerah.
"Kita dengan pak Menko PMK melakukan percepatan terutama untuk nakes-nakes, kan dibagi dua jalur. Nah untuk jalur di Pemda cukup dengan verifikasi di Dinas Kesehatan, sehingga memotong rantai birokrasi," kata Terawan di RSHS Kota Bandung, Sabtu (20/6/2020).
Disinggung Jokowi
Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menyoroti pemberian insentif bagi nakes. Ia meminta agar prosesnya segera dipercepat.
Jokowi tak ingin ada tenaga medis yang mengeluh sulitnya melakukan pencairan insentif bak uang tambahan atau santunan kematian. Ia ingin agar prosedur yang berbelit untuk dipangkas.
"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," tegas Jokowi.
Kemenkes Bikin Jengkel Jokowi, Ahli Pertanyakan Sense of Emergency
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan Corona (COVID-19) hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.
"Saya minta agar pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya jangan sampai ada keluhan yang meninggal ini harus segera di... apa itu.. bantuan, santunan itu harus, mestinya begitu meninggal langsung bantuan, santunannya harus keluar," kata Jokowi.
"Prosedurnya di kementerian kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele kalau aturan di permen-nya (peraturan menteri) terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan," tegas Jokowi.
Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono menanggapi singgungan Jokowi adalah gambaran realita birokrasi yang ada. Menurutnya, kendala pada birokrasi tersebut malah menjadi masalah baru bagi penanganan wabah Corona.
"Iya birokrasi memang seperti itu, jadi mereka tidak bekerja sesuai dengan keadaan emergensi, jadi para birokrat itu tidak sadar bahwa mereka sekarang bekerja dalam keadaaan kedaruratan, jadi sense of emergency-nya nggak ada, kaya seperti di jaman tidak ada pandemi, jadinya mereka ya menghambat jadi mereka bukan sollution tapi problem (untuk penanganan Corona)," kata Pandu saat dihubungi detikcom Senin (29/6/2020).
Pandu menegaskan jika permasalahan tersebut tidak bisa segera diatasi pandemi Corona pun dinilai tidak kunjung usai. "Iya mereka harus sadar sekarang tuh di jaman pandemi kalau perlu ganti birokratnya," lanjut Pandu.
"Jadi akan lebih ada harapan dibandingkan dengan menunggu dan bersabar, kita nggak bisa menunggu dan sabar ini semua selesai atau semua berubah. Kita yang harusmerubahnya, kalau tidak wabah Corona tidak akan selesai,"pungkasnya.
https://cinemamovie28.com/yu-gi-oh-vrains-episode-119-subtitle-indonesia/
Komentar
Posting Komentar